Pesta Raya di Atas Kuburan Aksara, Dari Van Ophuijsen Menuju Epistemisida

Hari Sumpah Pemuda. Hari di mana timeline media sosial kita untuk sesaat berhenti menyebarkan hoaks pemilu atau drama selebgram. Hari itu, semua orang mendadak nasionalis. Twibbon bertebaran, kutipan pahlawan berseliweran, pidato soal persatuan terdengar di mana-mana. Dan kita semua sepakat, setidaknya untuk 24 jam ini, bahwa apa yang terjadi di Batavia pada tahun 1928 itu adalah momen yang luar biasa.

Sekelompok pemuda necis, dari beragam suku, duduk bersama dan berikrar. Jong Java, dan jong-jong lainnya sepakat untuk bersatu. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Luar biasa. Sepertinya, kita berutang banyak pada mereka.

Tapi, di tengah perayaan yang khidmat ini, bolehkah menyela sebentar? Bolehkan kita, sebagai anak cucu yang kritis, mengajukan satu pertanyaan sederhana? Mari kita fokus pada ikrar ketiga, yang paling sakral itu:

“Kami poetra dan poetri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.”

Ketika mereka berikrar “satu bahasa”, apakah mereka juga secara implisit sedang berikrar satu “aksara”? Dan jika iya, kenapa aksara yang kita pakai sekarang adalah aksara Latin? Kenapa bukan Hanacaraka? atau aksara lokal lainnya? Apakah dalam rapat-rapat mereka tidak ada yang nyeletuk “Tunggu dulu kawan! Bahasa kita nanti kita tulis pakai aksara apa ya? atau kita ciptakan aksara baru?” Atau, apakah memang tidak ada diskusi soal itu? Siapa yang Menitipkan Aksara Latin di Sana?

Ini bagian yang sering kita lupakan dalam romantisasi sejarah. Kita membayangkan para Jong adalah pahlawan murni yang menciptakan ide dari ruang hampa. Padahal, mereka adalah produk dari sebuah sistem. Sistem yang ironisnya, sedang mereka lawan.

Jauh sebelum tahun 1928, bagi Kolonial Hindia Belanda wilayah ini begitu memiliki tantangan tersendiri. Ratusan etnis, ratusan bahasa, dan aksara tulis yang berbeda-beda. Bayangkan jika kita seorang birokrat Belanda yang harus mengurus pajak, hukum, dan administrasi kependudukan. Di Jawa, catatannya pakai aksara Hanacaraka, Sunda, Melayu dan lain sebagaianya. Belum lagi pulau lainnya. “Gila! Pusing”.

Kolonialisme tentu mengupayakan efisiensi dalam hegemoni. Mereka butuh satu standar. Satu sistem yang bisa diinstal di semua wilayah. Maka dimulailah sebuah proyek raksasa tanpa senjata, tapi menggunakan buku. Proyek Latinisasi (atau Romanisasi).

Puncak proyek ini ada pada tahun 1901. Saat itu, seorang pria bernama Ch. A. van Ophuijsen menerbitkan sebuah kitab berjudul Kitab Logat Melajoe. Ini adalah acuan standar. Sebuah program untuk menuliskan Bahasa Melayu menggunakan aksara Latin. Kenapa Latin? Ya jelas, itu aksara mereka. Itu aksara “kemajuan”. Hal ini diperkuat lagi dengan mesin ketik & percetakan, sekaligus sekolah (politik etis).

Sekolah-Sekolah macam HIS, MULO, dan STOVIA adalah tempat di mana anak-anak pribumi elit (calon jong-jong) dididik. Di kepala mereka tertanam sebuah ideologi baru yaitu Aksara Latin dianggap modern, ilmiah, rasional, maju. dan Aksara Lokal (Hanacaraka, Lontara, dll) dianggap kuno, feodal, rumit, klenik, penghambat persatuan.

Sehingga ketika para Jong berkumpul di Batavia pada 1928, sistem itu sudah ada di kepala mereka. Aksara Latin sudah menjadi default setting untuk “kemajuan”. Mereka sepertinya adalah para pemuda brilian yang tanpa sadar otaknya sudah terinstal sistem kolonial.

Saat Proyek Kolonial Mendapat Stempel “Nasionalis”

Di sinilah letak ironi paling getir dalam sejarah kita. Para Jong itu berkumpul mungkin dengan niat 100% luhur. Melawan penjajah dan membangun sebuah “bangsa” imajiner bernama Indonesia. Mereka butuh alat pemersatu. Mereka memilih Bahasa Indonesia (yang berakar dari Melayu). Ini adalah langkah politik yang jenius. Mereka tidak memilih Bahasa Jawa untuk menghindari “Imperialisme Jawa”. Mereka memilih bahasa pasar yang egaliter.

Pilihan yang brilian. namun, ketika mereka memilih Bahasa Indonesia sebagai sistem persatuan, mereka secara otomatis mengadopsinya dalam sistem yang sudah terpasang rapi di seluruh Hindia Belanda, yaitu Aksara Latin (Ejaan van Ophuijsen). Tidak ada perdebatan soal aksara. Kenapa? Karena di kepala mereka, perdebatan itu sudah selesai puluhan tahun sebelumnya. “Kemajuan” ya pakai Latin. “Pergerakan” (lewat koran dan jurnal) ya pakai Latin. “Ilmu pengetahuan” ya pakai Latin.

Sumpah Pemuda, tanpa disadari oleh para pelakunya, adalah momen peneguhan. Proyek Latinisasi yang tadinya adalah alat Imperialisme Kolonial, kini disucikan dan diberi stempel menjadi alat nasionalisme dan perjuangan. Sesuatu yang tadinya adalah alat penjajah, kini diadopsi menjadi senjata pembebasan.

Dan apa yang terjadi pada aksara-aksara lokal kita? Apa yang terjadi pada Hanacaraka, Lontara, Batak, Sunda, Bali? Mereka kini terjepit dalam posisi yang mustahil. Oleh sistem Kolonial, mereka dicap “Kuno” dan tidak efisien. Oleh sistem Nasionalis baru, mereka dicap “Kedaerahan” dan tidak nasionalis. Aksara lokal dianggap sebagai penghambat persatuan. Menggunakan bahasa daerah dan aksara daerah di ruang publik dianggap sebagai sisa-sisa feodalisme yang harus diberangus demi “Satu Bangsa” yang modern.

Kita melawan Belanda dengan cara mengadopsi cara berpikir Belanda. Kita berhasil mengusir penjajahnya, tapi kita menginstal sistem penjajah itu tepat di jantung sistem operasi nasional kita. Sentralisasi, efisiensi, dan penyeragaman.

Warisan yang Kita Lihat (dan Tertawakan) Hari Ini

Jadi, apa dampaknya sekarang?. Aksara kita tidak benar-benar hilang, dia “ada”, tapi tidak “hidup”. Dia dibunuh fungsionalitasnya. Lihatlah di sekitar kita. Di mana kita melihat Hanacaraka atau aksara lokal lainnya? Dia jadi hiasan. Dia jadi poneglyph. Dia jadi font eksotis untuk menaikkan nilai estetika.

Terpatri gagah di gapura “Selamat Datang” sebuah daerah yang ironisnya, tulisan latin di atasnya sepuluh kali lebih besar. Dia dicetak di plang nama jalan, di bawah tulisan Latin. Aksara kita beralih status, dari sistem pengetahuan (teks luhur, filsafat, sastra, budaya, sains agraris, dsb) menjadi sekadar simbol identitas yang beku.

Kita kehilangan epistemologi. Kita tidak bisa lagi berpikir dalam logika Hanacaraka. Kita hanya bisa berpikir dalam logika Latin dari kolonial. Kita adalah generasi yang terputus total dari ribuan tahun warisan intelektual kita sendiri. Kita adalah turis di rumah kita sendiri. Kita butuh segelintir filolog untuk membacakan tulisan jimat yang ternyata hanyalah catatan hutang buyut.

Kita harus sadar bahwa “persatuan” yang agung itu ternyata menuntut modal yang teramat mahal, yaitu Epistemisida total. Kita memilih satu bahasa dan satu aksara karena ingin efisien, modern, dan bersatu. Kita berhasil. Tapi dalam prosesnya, kita membabat habis keragaman yang justru menjadi bahan baku “Indonesia” itu sendiri. Dan tahu apa lelucon gilanya? Apa ironi puncaknya jika itu benar?
Aku.
Aku baru saja menulis kata kritik pedas terhadap Latinisasi menggunakan 100% aksara Latin.

“Dahlah”
Selamat merenung di Hari bukan Sumpah Pemuda ini!