Yogyakarta – Sejak 21 hingga 23 November 2023, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada akan dihadiri oleh berbagai kalangan yang terdiri dari penyandang disabilitas, akademisi, mahasiswa, aktivis dan pegiat dari berbagai organisasi penyandang disabilitas yang datang dari berbagai negara, terutama dari Australia dan Indonesia. Pasalnya, akan digelar konferensi dua tahunan ketiga kalinya yang digagas oleh Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) yang bertajuk “International Conference on Disability Rights (ICDR) – Advancing Disability Rights: Disability Inclusive Development Reimagined“.
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Fina Itriyati menyampaikan dalam konferensi pers (22/11/24) bahwasanya, “Kegiatan ini merupakan perwujudan salah satu komitmen dari fakultas ilmu sosial dan politik untuk mengusung isu-isu sosial.” Slamet Thohari, Indonesian Chair AIDRAN menambahkan, “Melalui ICDR, AIDRAN ingin mendorong lembaga pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lembaga terdepan dalam menghormati hak penyandang disabilitas, yaitu melalui pemberian akses pendidikan tinggi dan mendorong perubahan kebijakan melalui kegiatan akademik seperti penelitian dan pengajaran demi mendorong perubahan sosial”.
Sesuai dengan isi tema tersebut, berbagai tantangan dan problematika yang terkait dengan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas atau Disability-Inclusive-Development (DID) akan menjadi pokok pembahasan. Konferensi bienial ini terselenggara melalui kerjasama antara AIDRAN dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Australian Catholic University (ACU) Australia, serta disokong oleh Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).
Dalam konferensi tahun ini, tak hanya pengalaman dan pengetahuan dari dalam negeri yang akan dikaji bersama, namun juga dari negara lain, seperti Australia. Terealisasinya hak penyandang disabilitas di Australia dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam membuat kebijakan. Sebaliknya, keragaman aspek di Indonesia dapat menjadi rujukan bagi Australia dan negara lain dalam mewujudkan penghormatan terhadap penyandang disabilitas. Berbagai tema kajian disabilitas yang dibahas dalam konferensi ini termasuk diantaranya; pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tentang Penyandang Disabilitas; akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan informasi; pemanfaatan teknologi digital; aksesibilitas infrastruktur, serta sejumlah isu lain terkait keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
ICDR 2023 ini menjadi istimewa lantaran adanya partisipasi aktif dari 113 peserta yang berasal dari 10 negara yang berbeda, yaitu Australia, India, Sri Lanka, Inggris, Lithuania, Thailand, Singapura, Malaysia, Irak, dan Indonesia. Utamanya lagi sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan penyandang disabilitas. Pembicara yang hadir juga terdiri dari akademisi, aktivis, peneliti dan pihak-pihak yang memiliki pengalaman berperan aktif dalam berbagai kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dan advokasi di ruang publik lainnya. Pemaparan dari masing-masing pembicara diharapkan akan membawa berbagai perspektif berdasarkan faktor sosial, budaya, dan politik yang beragam, yang menghasilkan perkembangan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif.
“Keragaman tema dan perspektif di ICDR 2023 mencerminkan kebutuhan untuk memahami interseksionalitas hak disabilitas dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Konferensi ini diharapkan akan memperkaya diskusi, dan mempertajam pemahaman tentang berbagai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi di dalam pembangunan.” Jelas Dr. Wawan Mas’udi, Dekan Fisipol UGM. (Hana R)
