Semakin kesini semakin kesana, Semakin berlalu semakin berlarut, Semakin terapung semakin terlarung, semakin terbiar semakin liar, semakin berkuasa semakin semaunya.
Bukan hanya cat putih kampus yang semakin menguning. Fenomena-fenomena lain juga muncul dari tembok-tembok itu. Kampus yang semakin tidak independen dan demokratis, dosen semena-mena, melangitnya biaya pendidikan, moralisasi sesat, apatisme dan lain sebagainya.
Upaya-upaya seperti ini banyak sekali disaksikan dan haruslah ditanggapi serius oleh mahasiswa yang semakin dirugikan, dilemahkan dan terpinggirkan. Disadari ataupun tidak!. Banyak hal yang harus disulam.
Moment Pemilwa sebentar lagi akan memunculkan sosok pemimpin baru di setiap sudut fakultas. Betapa kusayangkan jika mereka hanya berlomba untuk keren-kerenan program kerja tanpa memperdulikan upaya pelemahan dan pencabulan hak mahasiswa oleh para birokrat kampus.
Pemimpin seperti itu kusebut dengan “Kacung Birokrat!”. Disadari ataupun tidak!. Program keren itu jusrtu menjadi CV untuk menaikkan akreditasi. Dan akreditasi terbukti mempengaruhi kenaikan UKT. Jelas berseberangan dengan kepentingan mahasiswa.
Isu-isu di atas haruslah menjadi fokus utama bacalon dalam merumuskan gagasannya untuk menduduki kursi kuasa. Daripada memikirkan program kerja keren yang jelas-jelas anggaran semakin dipangkas dan birokrasi semakin diperumit upaya pemenuhan hak-hak mahasiswa haruslah terpekik sedahulu mungkin. Sudah kacung dipersulit lagi, Miris sekali!
Harus disadari, jabatan dalam organisasi kemahasiswaan adalah kursi politik yang membawa kepentingan mahasiswa. Sebuah kepentingan yang semakin terdominasi oleh kepentingan tak bertanggungjawab birokrat. Namun kebijakan-kebijakan yang memuakkan dan meresahkan mahasiswa justru direspon dengan turunnya minat sebagian mahasiswa dalam menduduki kursi ormawa. Lebih jenaka, jika kursi politik itu justru diperebutkan demi memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok dan menghiraukan kepentingan umum mahasiswa.
Kebijakan otoriter birokrat kampus seperti pembatalan sepihak Festival Keadilan yang baru saja terjadi di UIN Sunan Kalijaga bukan kali pertama terjadi. Pembubaran PBAK tahun lalu, ancaman kandasnya beasiswa mahasiswa KIP jika berunjuk rasa, Pengelompokan dan Kenaikan UKT yang ugal-ugalan, pembungkaman di kolom komentar media sosial kampus dan berbagai rapor merah kampus lainnya adalah PR besar Ormawa dalam menyuarakan hak mahasiswa. Pergeseran fungsi dari kursi politik menjadi kursi event organizer perlu disadari.
