Sekitar 1 dekade yang lalu terdapat sebuah wilayah yang berada di pesisir laut Kulonprogo. Tanah yang sangat subur membuat warga sepakat untuk menggantungkan hidupnya dengan menanam. “Menancapkan tongkat tumbuhlah pohon” Kiranya sebuah pepatah yang tidak berlebihan untuk memuji kesuburannya.
Berbagai tanaman tumbuh di sepanjang pesisir. Mulai dari kelapa, lombok, terong, semangka, padi dan lain sebagainya. Lahan pertanian yang subur dan luas bahkan mampu m
enjadi lahan pekerjaan bagi ribuan buruh tani dari bukit menoreh untuk membantu masyarakat merawat dan memanen tanamannya. Kedatangannya saat musim panen butuh berjam-jam untuk selesai menyebrangi jalan raya sebab banyaknya jumlah buruh yang datang.
selama 35 tahun terakhir (1980-2015), kawasan pesisir selatan Kulon Progo telah berkembang menjadi kawasan pertanian produktif. Tanah subur ini mampu menumbuhkan 60 ton gambas perhektar/tahun, 180 ton melon perhektar/tahun, 90 ton terong perhektar/tahun, 90 ton semangka perhektar/tahun, dan 30 ton cabai perhektar/tahun.
Bagi warga sekitar yang hidup dari lahan pertanian, mereka sudah merasa berkecukupan. “Sesak dada saya kalau memikirkan rencana dibangunnya bandara.
Masak pemerintah mau membasmi petani begitu saja,” tutur Wagirah.
Benar, pada akhirnya rencana itu terwujud. Lahan-lahan subur itu kini telah hilang dirampas dan telah menjadi Bandara yang dibangga-banggakan orang kota.
Proses pengosongan lahan penuh paksaan dan kekerasan yang didalangi oleh PT. Angkasa Pura (BUMN). Perampasan tanah itu terkait dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) masa Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam proyek tersebut, pembangunan bandara internasional di Yogyakarta merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan untuk menghubungkan antar koridor ekonomi (Kemendag, 2012).
Bandara tersebut menjadi salah satu proyek pembangunan pemerintah yang diklaim mampu meningkatkan laju pariwisata. Ia juga menjadi titik kritis pembangunan di Yogyakarta, karena akan menentukan pembangunan-pembangunan berikutnya. Akan tetapi, sekitar 634,5 hektare lahan produktif di pesisir Kulonprogo dan kurang lebih sebanyak 2.465 warga harus dikorbankan untuk pembangunan YIA.
Tarik ulur lahan terjadi selama bertahun-tahun. Masyarakat sangat kenyang dengan teror maupun kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. “Menanam adalah melawan!” Tak cocok digaungkan. Setiap masyarakat menanam selalu musnahkan dengan alat berat.
