Puisi yang Lupa Menjadi Puisi ~ Sebuah Catatan atas “Sumpah yang Tak Berjenis Kelamin”

“Meski tak pantas untuk menuliskannya, saya akan cerewet untuk soal rasa dan kata.”

Saya selalu merasa tempat bercerita paling agung adalah dengan menuliskannya pada
bait-bait. Atau membacanya bila dalam kemelut hidup yang begitu durjana, saya bukan bermaksud bahwa puisi adalah jalan dari keputusasaan tetapi upaya ruang jeda untuk merekap dan merajut kembali apa yang retak.

Akan tetapi saya merasa enggan dan akan memprotesnya bila mendapati puisi yang lepas dari apa yang saya ketahui tentang mencipta. Karena di era kini, banyak berseliweran puisi-puisi dengan nafas perjuangan hadir menuntut kekuasaan dan sosial yang terjadi, walau keberadaan tulisannya lepas akan esensi puisi hingga bahasa. Seperti gemuruh yang lupa untuk menurunkan hujan. Begitulah yang terjadi pada puisi sahabati saya yang berjudul “Sumpah yang Tak Berjenis Kelamin” tema yang menggugah kesadaran tentang kesetaraan, meski terlihat berakhir sebagai brosur kendaraan.

Bagaimana tidak saat kita membaca pada bait pertama dibuka dengan dua pertanyaan
sangat retoris: /Siapa bilang pemuda hanya laki-laki? Apakah sejarah hanya ditulis oleh tangan yang berotot, dan suara yang berat?/ Dua larik ini sebetulnya punya potensi puitik, ada nada gugatan, ada peluang mencipta ironi. Tapi penyair memilih melanjutkan secara literal: /Kami di sini, dengan suara yang lembut tapi lantang/dengan tubuh yang tak selalu perkasa/tapi hati yang tak pernah tunduk/

Larik-larik itu tidak berkembang menjadi sebuah imaji, layaknya video klarifikasi dalam suatu perhelatan tuduhan yang mencemarkan nama baik artis atau perusahaan. Sang penyair menjelaskan dirinya sendiri, padahal kekuatan puisi terletak pada keberanian menahan penjelasan. Seperti contoh puisi Chairil, ketika menulis /Aku ini binatang jalang/ beliau tak merasa perlu menguraikan mengapa dirinya jalang. Di sini, penyair justru seperti menulis LPJ organisasi, menjelaskan secara kongkret agar sidang berjalan tanpa memakan waktu lama.

Lalu di bait kedua mengklaim dengan bait /Sumpah Pemuda bukan milik satu jenis kelamin/Di sini kita bertemu dengan kejang bahasa yang khas pada puisi-puisi yang terlalu ideologis, menjadikan bahasa tanpa mengenakan baju, dan akhirnya mengarah sebagai slogan politik. Penyair tampaknya saya lihat tergesa-gesa untuk menerbitkannya sampai tidak ada pengelolaan ritme atau bunyi, dan benar, tidak ada ketegangan antara bentuk dan isi. Contoh kata “adil”, “setara”, dan “tak membungkam” berdiri seperti daftar tuntutan, bukan sebagai endapan makna dalam maksud dan tujuan, yang harusnya sang penyair meluaskan dengan beberapa narasi dalam satu kata kunci. Jadi tidak ada semacam fermentasi estetika dalam puisi ini.

Ketika sang penyair menulis/Kami perempuan, kami non biner/kami semua yang tak disebut dalam teks sejarah/ Di sinilah batas antara puisi dan pernyataan pers kabur total. Larik ini bahkan tidak memiliki gerak metaforis, yang bertutur dengan bahasa deklaratif. Bahkan saya rasa, pembaca akan merasakan bahwa tidak ada image yang mengendap di kepala pembaca, akhirnya gagal untuk bisa dikatakan sebagai puisi. Coba jika kita bandingkan sejak Toeti Heraty atau Dorothea Rosa Herliany penyair yang juga menyatakan tubuh dan gender, puisi-puisinya layaknya jantung, yang menghujam aliran darah saat membacanya. Semacam ada rasa ganjil yang selama ini mengendap di dalam kesadaran. Toeti bisa menulis tentang tubuh perempuan tanpa menyebut kata “perempuan” sekalipun atau Ayu Utami. Di sini, penyair menyebutnya sampai tiga kali dalam satu bait, seolah takut kehilangan identitas.

/Dan kesadaran tak punya kelamin/ Bait keempat ini berusaha mengubah makna pemuda menjadi kesadaran universal. Gagasan ini sebetulnya menarik, bahkan filosofis. Tapi sayang, pengucapannya tanpa upaya artistik yang lebih. Larik tersebut berdiri telanjang tanpa irama, tanpa hentakan klakson moge, dan tanpa lapisan citra. Yang bila dibaca secara berulang-ulang bak kutipan seminar. Pada bait berikutnya, penyair menulis /kami adalah cahaya, yang menyinari sumpah agar tak lagi bias./ Barulah disini ada sedikit metaforis, tetapi punah lagi di larik setelahnya /agar tak lagi maskulin semata/ Penyair tidak memberi kesempatan bagi pembaca menikmati “cahaya” itu.

Ini yang para kritikus sastra Indonesia menyebutnya sebagai puisi yang kehilangan daya puitik karena terlalu ingin benar.

Terlalu tergesa-gesa memadamkannya dengan penjelasan yang deskriptif seperti itu. Hingga akhirnya, bait terakhir berakhir dengan serentetan klaim moral /Untuk tanah air yang tak patriarki/ untuk bangsa yang tidak diskriminatif/ untuk bahasa yang menyebut semua nama tanpa kecuali/ Dammnnn, semuanya berhenti pada taraf wacana tidak pada permainan makna hingga kata. Dan puisi ini tidak membuka misteri, yang ada malah menutupnya dengan kejelasan. Ini yang para kritikus sastra Indonesia menyebutnya sebagai puisi yang kehilangan daya puitik karena terlalu ingin benar.

Maka perlu kita ketahui bahwa karakter puisi ini adalah retorik moralistik. Menulis seperti orator yang menggenggam toa atau mikrofon, bukan penyair yang menggenggam pena. Pola ini lazim pada gelombang puisi media sosial hari ini. Mereka adalah penulis-penulis yang mudah lebih ingin “didengar” ketimbang “dibaca” tulisan-tulisannya biasanya lahir dalam tempo yang singkat tanpa adanya pengendapan makna. Jika kita sejajarkan dengan misalnya puisi-puisi Wiji Thukul yang juga politisi, yo tentu jelas perbedaannya.

Wiji Thukul menulis dengan darah kehidupan, bukan dengan kalimat manifesto. Thukul bisa menulis /Aku ingin jadi peluru/ kemudian kita menikmatinya seperti keberanian yang sudah siap tempur dan kita rasakan apa yang terjadi kala itu. Penghilangan paksa, penembakan aparat yang sewenang-wenang terhadap warga sipil.  Kemudian dengan bahasa itu, Thukul menggambarkan saya dibalik larik itu ada tubuh yang sudah siap ditembak. Sedangkan puisi ini, kita hanya mendengar suara aman, bersembunyi dibalik keberanian yang diketik.

Catatan Pinggir

Namun, jeng, barangkali kesalahan terbesar bukan pada penulis, melainkan pada redaksi yang menerbitkannya. Karena banyak media kini, tampak lebih antusias terhadap tema ketimbang mutu bahasa dan estetika. Seolah mereka kira bahwa selama puisinya membawa isu sosial, maka kelemahan bentuk dapat dimaafkan. Apalagi menyebut media itu sebagai ajang proses penulis baru, saran saya meski demikian jangan hanya karena sebagai ajang proses kemudian menafikan tulisan buruk, bukan berarti siapa pun boleh menerbitkan, tidak. Tetapi juga harus berdasarkan pertimbangan dan seleksi yang ketat.

Agar, mereka menyadari apa yang kurang dari karyanya, sehingga bisa melahirkan
kesadaran untuk merefleksikan tulisan dan cara berpikirnya. Apalagi menganggap puisi atau karya apapun hanya cukup menjadi etalase moral progresif, terus semena-mena. Saran saya, tutup laptopmu jeng-bung, sudahi kopinya, mari takar idealisme itu.

Jangan anggap kata “non-biner” sudah cukup menggantikan musik kata. Padahal puisi, sejak mula, hidup bukan karena keberaniannya berbicara, melainkan karena keindahan caranya diam. Dan dititi itu, /Sumpah yang Tak Berjenis Kelamin/ benar-benar kehilangan hakikatnya. Ingin berteriak, tapi tidak punya nafas. Ingin berjuang, tapi tak punya bentuk. Mungkin benar, seperti kata Subagio Sastrowardoyo “Puisi adalah ziarah ke sunyi” dan puisi ini berziarah ke ruang sidang proposal. Wallahu A’lam.

Menoreh 2025.