Gus Dur, Pemerintah, dan Masyarakat Papua

Oleh: Muhamad Nurul Pahmi Attaptazani*

Baru-baru ini PON (Pekan Olahraga Nasional) XX diselenggarakan di Papua. Tentu memiliki dasar yang kuat atas pemilihan Papua sebagai tuan rumah acara tersebut. Dalam pidato pembukaan PON XX di Stadion Lukas Enembe, presiden Jokowi mengatakan, “Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional”. Tentu alasan paling kuat adalah pemerataan pembangunan daerah Indonesia timur itu.

Boleh saja berbangga akan hal ini, tapi perlu diingat bahwa Indonesia masih memiliki banyak persoalan-persoalan di Papua, terutama menyangkut pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Di samping itu, masih banyak kejadian rasisme yang dialami oleh OAP (Orang Asli Papua), kasus yang masih hangat dalam ingatan kita adalah peristiwa penyerangan asrama mahasiswa Papua di Surabaya 2019 lalu dan penghinaan Natalius Pigai oleh politikus partai Hanura, Ambroncius Nababan.

Permasalahan-permasalahan HAM di Papua hampir dipastikan selalu berawal dari Rasisme—hal yang jauh-jauh hari oleh Gus Dur berusaha hilangkan. Pendekatan militerisme yang diambil oleh rezim saat ini dengan dalih pembasmian GPM kerap membuat masyarakat Papua tidak nyaman.

Lalu bagaimana semestinya kita melihat Papua hari ini? Tepatkah langkah-langkah yang diambil pemerintahan Jokowi ini dalam menangani personal-persoalan Papua hari ini? Dua pertanyaan besar itu bisa terjawab setidaknya dengan melihat nostalgia sejarah bagaimana suksesi pemerintahan Gus Dur merangkul masyarakat Papua.

Tidak perlu waktu lama setelah menjabat Presiden, Gus Dur mengadakan dialog terbuka dengan berbagai lapisan masyarakat Papua termasuk dari pihak GPM. Adapun salah satu hasil dialog tersebut adalah peralihan nama dari Irian Jaya ke Papua dan juga diperbolehkannya pengibaran bendera bintang kejora. Suksesi Gus Dur seperti itu, yang dalam era ini jarang ditemukan. Pemerintah kerapkali tidak melibatkan penduduk asli Papua sehingga kebijakan yang dihasilkan kurang merangkul mereka.

Pemberian otonomi khusus (Otsus) bagi Papua sejak 2001 juga tidak memberi jawaban atas konflik di Papua, bahkan ada beberapa kelompok yang menolak otsus ini. Lebih perihatin lagi bagaimana kursi legislasi di Papua dipenuhi oleh orang non-Papua. Orang Asli Papua (OAP) tidak diberi panggung dalam melebarkan kekayaan dan khazanah lokalitas mereka dalam membangun daerahnya. Akibatnya, corong-corong aspirasi dari warga Papua jarang didengar oleh pemerintah.

Menurut Ben Anderson dalam bukunya Imagine Communities menuturkan bahwa masyarakat Indonesia gagal memahami Nasionalisme, lebih tepatnya gagal membedakan apa yang dimaksud state dan nation. Hal ini berpengaruh kepada cara pandang kita terhadap Papua, yang berakibat terhadap adanya rasisme yang terus tumbuh dan berkembang terhadap masyarakat Papua.

Negara mengirim militer dengan jumlah banyak ke Papua dengan dalih menjaga kesatuan NKRI yang tentu mengingatkan kita akan tragedi perang sipil-militer seperti di Aceh dan Timor Timur yang memakan korban sangat banyak.

Pendekatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap rakyat Papua terlihat tidak nampak. Apa yang diyakini Gus Dur, bahwa “yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan” nyatanya mampu menarik hati masyarakat Papua. Sampai sekarang, Gus Dur memiliki nama harum dalam hati masyarakat Papua. Gerakan separatis diajak dialog, tukar pikiran, sehingga turut merasakan bahwa mereka dihormati.

Pembangunan yang menggusur tanah adat, penebangan hutan diganti dengan lahan sawit, penambangan SDA, proyek Food Estate di lahan makanan pokok masyarakat Papua (Sagu), hanyalah sebagian contoh kecil dari banyaknya dosa pemerintah terhadap Papua. Masyarakat Papua dipaksa mengikuti maunya pemerintah. Padahal pemerintah sendiri acapkali tidak mau menuruti kemauan masyarakat Papua. Boro-boro menuruti, wong hak mereka sebagai warga negara saja sering dikebiri.

Negara belum memenuhi kewajibannya dalam menyejahterakan masyarakat Papua. Kata Gus Dur, warga Papua hanya butuh didengar, diperhatikan, dan dikasihsayangi. Mereka tidak akan pernah bughot jika pemerintah berbuat dan bersikap baik kepada mereka.

Alhasil, kemanusiaan sangat penting dalam membangun iklim berbangsa-bernegara. Apa yang dari dulu Gus Dur ajar dan wariskan, seharusnya diamini oleh rezim ini dalam merangkul masyarakat kita yang beragam. Tanpa persatuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tidak akan pernah berdiri negara ini. Pancasila merupakan ejawantah yang haq terhadap sisi-sisi kemanusiaan luhur bangsa kita.

Ilustrasi: google