Oleh: Pahmi Attaptazani*
~Tulisan didistribusikan sebagai bahan kajian dalam diskusi “Kekerasan Budaya Pasca 65” yang diselenggarakan oleh BSOR Garda Seni dan Budaya (GASEBU) PMII Rayon Pembebasan~
Wijaya Herlambang dalam bukunya “Kekerasan Budaya Pasca 65” menjelaskan secara runut bagaimana konsepsi awal perihal perspektif anti-komunisme yang menyebar luas dalam masyarakat Indonesia. Ia lalu menerangkan bagaimana budaya membentuk praktik kekerasan baik langsung, struktural, maupun kultural.
Seiring dengan hal ini, pada bab 3 buku itu —yang akan didiskusikan malam ini— akan dijelaskan panjang lebar terhadap pengaruh liberalisme yang merangsek masuk kedalam corak kebudayaan Indonesia. Ini menjadi catatan penting. Sebab, Orde Baru menggunakan budaya sebagai instrument legitimasi kekerasan terhadap orang yang dituduh sebagai PKI/Komunisme.
Perang dingin politik dan ideologi antara blok Barat dengan Timur nyatanya secara langsung membentuk corak kebudayaan yang ada di Indonesia. Strategi perang dingin lewat kebudayaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan terjadi pula di Eropa, Afrika, Amerika latin, sampai dengan Asia, yang oleh Frances Stonor Saunders disebut sebagai perang dingin kebudayaan.
Titik fokus kajian Wijaya Herlambang dalam buku ini membahas bagaimana blok Barat lewat ideologi leberalisme-nya mencoba melakukan agresi terhadap komunisme khususnya yang ada di Indonesia.
CCF dan Agenda Politik Amerika
Pasca perang dingin, kekuatan Nasionalis dan Komunis berkembang pesat di Asia, terlebih di Indonesia. Hal ini membuat AS khawatir dan bersiaga untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia, selain itu ada 2 faktor lain yang membuat negara Paman Sam itu berbuat demikian.
Pertama, kekayaan alam Indonesia melimpah ruah. Salah satunya mampu menjadi cadangan minyak terbesar dengan kapasitas 20 miliar barel. Kedua, makin berkembangnya komunisme di Indonesia yang terwakili oleh PKI.1
Di saat yang sama, Soekarno pada tahun 1950-an kian dekat dengan PKI, hal ini membuat PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan Masyumi marah. Para pimpinan PSI dan Masyumi pun menjalin hubungan dekat dengan AS lewat Sjahrir dan Sumitro Djojohadikusumo (Dekan FE UI) melalui kerjasama dengan Ford Foundation, Rockefeller Foundation, MIT, Cornell, Berkeley dan Harvard.
Masih di tahun yang sama, AS semakin gencar menyebarkan ide Intellectual liberty dan Freedom of Expression lewat pengiriman ribuan buku-buku fiksi dan non-fiksi ke perpustakaan dan universitas yang ada di Indonesia. Usaha ini menekankan pada wacana superioritas demokrasi, kapitalisme liberal, modernisasi liberal, dan anti-komunisme.
Di sisi lain AS juga menggunakan instrument kebudayaan untuk menyebarkan wacana liberalism sebagai senjata melawan komunisme lewat CCF (Congress of Cultural Freedom) yang dibentuk di Berlin oleh CIA pada tahun 1950 dengan anggaran AS kurang lebih sebesar $50.00 untuk penyelenggaraan kongres pertama yang kemudian berangsur menerima dana sekitar $7 juta hanya dalam kurun waktu 10 tahun.
Di Indonesia sendiri, CCF memiliki peran penting dalam mencipta lahan bagi para intelektual untuk menyebarkan idealism AS tentang “kebebasan” intelektual dan artistic. Hal ini terlihat dari distribusi dan penerjemahan ribuan karya filsuf Barat yang secara ideologi dan politik menentang komunisme.
Untuk merespon diplomasi kebudayaan AS, maka PSI mendirikan jurnal Konfrontasi yang rajin menerjemahkan esai dan sastra internasional yang lalu disebut oleh Foulcher sebagai “lalu lintas kebudayaan” yang berkaitan dengan pencarian identitas kebudayaan Indonesia pasca-kemerdekaan.
Pada bulan Februari 1955, CCF menyelenggarakan kongres di Asia untuk pertama kalinya. Di kongres ini pula Sumitro Djojohadikusumo ditunjuk sebagai ketua kehormatan CCF di Asia.
“Angkatan 45” istilah yang diperkenalkan oleh H.B Jassin merujuk kepada para penulis di lingkaran Gelanggang dan majalah Siasat seperti Chairil Anwar, Seodjatmoko, Usmar Ismail, dan Mochtar Lubis yang kebanyakan dari mereka adalah simpatisan PSI.
Pada Oktober 1950, kelompok Gelanggang mendeklarasikan Surat Kepercayaan Gelanggang (SKG) terkait kebudayaan yaitu Humanisme Universal yang dikemudian hari mendorong terjadinya Manifestasi Kebudayaan (Manikebu)—lawan dari pandangan kebudayaan Realisme Sosial milik Lekra.2
Humanisme Universal dan Realisme Sosial sebenarnya berangkat dari subyek yang sama, yaitu Manusia, tetapi ada perbedaan yang mencolok. Humanisme Universal menampilkan kemanusiaan yang universal yaitu kebebasan setiap manusia dalam mengekspresikan kebudayaannya atau biasa disebut seni untuk seni.
Sedangkan Realisme Sosial berangkat dari aspirasi sosial yang universal dalam artian setiap seni harus mengandung perlawanan terhadap segala penindasan yang terjadi. Ini erat kaitanya dengan politik atau biasa disebut komitmen politik dalam seni.
Liberalisme Sebagai Senjata Kebudayaan
PSI (Partai Sosialis Indonesia) memiliki Underbow Gemsos (Gerakan Mahasiswa Sosialis) yang berjalan mesra dengan CCF untuk membangun jaringan anti-komunisme dan anti-Sukarno. Merespon pelarangan PSI oleh Sukarno pada tahun 1960, Gemsos dan GPI (Gerakan Pembaharu Indonesia) membentuk kelompok studi yang berfokus pada situasi politik pada saat itu.
Di samping itu, mereka turut intens membangun komunikasi dengan para perwira dan akademisi UI yang anti-Sukarno. Dalam waktu yang berbarengan, seniman kiri kebudayaan PKI mempromosikan komitmen politik dalam seni dan sastra yang sejalan dengan kampanye revolusioner Sukarno.
Peristiwa ini membuat kelompok anti-Komunis mengeluarkan suara tandingan pada 17 Agustus 1963 dengan mendeklarasikan Manifes Kebudayaan. Perdebatan antara kelompok Lekra dan Manikebu bisa tergambar jelas pada masa itu melalui tulisan masing-masing kelompok dalam masing-masing koran afiliasi.
Kemiripan ideologi Manikebu dan CCF bisa dilihar dari deklarasi masing-masing kelompok yang mengusung kebebasan berekspresi, tetapi bukan itu yang menjadi poin penting, tetapi bagaimana membentuk senjata kebudayaan dalam melawan gagasan komunisme.
Pada gilirannya, Manikebu menjadi kelompok intelektual “non-partisipan” atau bisa disebut sebagai upaya depolitisasi aktivitas kebudayaan. Jelas, ini menjadi kendala bagi kelompok Sukarno dan menjadi rintangan dalam penerapan demokrasi terpimpin yang dilawan oleh militer ketika itu. Militer menjadi musuh utama PKI dikarenakan sikap haus kekuasaanya tetapi anti-partai.
Sukarno akhirnya membubarkan Manikebu dan segala aktivitasnya, hal ini dikarenakan bahaya ideologi humanisme universal dalam arah politik bangsa. Akibat dari konsekuensi politik itu beberapa kelompok anti-komunisme mundur dari jabatan publiknya dan semakin giat melakukan konsolidasi dengan militer dan kelompok anti-komunis untuk menjatuhkan Sukarno.
Tak lama setelah peristiwa 30 September, CCF merespon dengan memberikan beasiswa kepada kelompok anti-sukarno seperti Arief Budiman dan Gunawan Muhammad ke Paris dan Belgia.
Bangkitnya Liberalisme
Koran New York Times pada April 1966 menerbitkan artikel yang menjelaskan skandal dana CIA-CCF. Di Indonesia sendiri ketika terkuak kasus bahwa ada oprasi CIA dalam CCF, banyak kelompok yang berasosiasi dengan CCF yang kemudian memilih bungkam dan diam.
Seakan tak kehabisan akal, setelah CCF dibubarkan terbentuklah IACF (International Association of Cultural Freedom) yang mengadopsi program CCF. Pada tahun 1966 ketika militer mengambil kekuasaan dari tangan Sukarno, beberapa tapol anti-Sukarno dibebaskan. Salah satunya Muchtar Lubis yang diprakarsai atas usul Arief Budiman.
Akhirnya mereka mendirikan majalah Horison3 sebagai wadah penulis anti-komunisme khususnya para pendukung Manifes Kebudayaan. Di sisi lain, program distribusi dan penerjemahan buku IACF/CCF dilanjutkan hingga terbentuk Yayasan Obor pimpinan Muchtar Lubis dan didampingi oleh Kats yang mendapat donor dana begitu besar dari Ford Foundation dan Rockefeller Foundation. Penerbit obor dikemudian hari menjadi corong penyebaran ide kebebasan.
Ilustrasi: google
*) Ketua Bidang Kaderisasi PMII Rayon Pembebasan
