Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan budaya agraria yang telah terjalin sedari dulu. Letak geografis yang dilalui oleh ring fire membuat Indonesia memiliki tanah yang begitu subur untuk ditanami. Hal yang dikemudian hari menjadi alasan kolonialisme terjadi di Indonesia. Berbagai kebijakan dibuat oleh kolonial dalam upaya meraup keuntungan sebesar-besarnya dari pertanian Indonesia, kebijakan macam Cultuurstelsel beriringan dengan penderitaan yang dirasakan rakyat. Dalam perjalanannya, mulai dari gejolak revolusi kemerdekaan, usaha-usaha perebutan kemerdekaan, sampai Orde Lama banyak dipelopori oleh solidaritas kaum tani, terutama petani kecil dan buruh tani.
Naiknya Soeharto menjadi titik awal banyak perubahan kebijakan terjadi. Lewat kebijakan otoriatarianisme, pemerintahan soeharto banyak membumihanguskan warisan dan semangat populisme agraria di periode sebelumnya. Asas nilai guna dalam pertanian Indonesia diplintir menjadi nilai lebih atau dalam kata lain hasil pertanian yang awalnya diperuntukan bagi kehidupan sehari-hari, diubah menjadi komoditas jual beli. Hal ini tidak terlepas dari watak Develpomentalism Orde Baru yang mendambakan ekonomi sebagai panglima kekuasaanya. Konsep pembangunan Orde Baru merupakan upaya terang-terangan untuk membendung gerakan petani yang menuntut reforma agraria.[1]
Reforma agrari (land reform) adalah kebijakan Orde lama di bawah kekuasaan Sukarno sebagai bagian dari upaya penataan tanah-tanah pertanian, dengan memberikan ketentuan terkait batas maksimal atas luas penguasaan tanah pertanian, dan melakukan redistribusi (pembagian ulang).[2] sadar bahwa pertanian adalah budaya dan kekuatan Indonesia, pemerintahan Orde Lama merasa perlu pembatasan hak pemilikan tanah yang menjadi unsur utama pertanian. Seiring bergantinya kekuasaan yang disertai dengan gejolak politik dan propaganda komunisme, Suharto naik menjadi presiden menggantikan Sukarno. Kudeta 1965 menjadi peristiwa awal hubungan harmonis antara Suharto dengan Amerika.
Ideologi pembangunan Orde Baru ala ekonomi Barat (Kapitalistik) pada giliraanya menghasilkan kebijakan Revolusi Hijau di sektor Pertanian. Budaya pertanian Indonesia mulai bergeser akibat kebijakan ini, lebih parahnya efek domino yang ditimbulkan masih dirasakan hingga saat ini. lalu bagaimana sebenernya kebijakan Revolusi Hijau bisa terjadi? Seperti apa cara kerjanya? Dan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi pertanian Indonesia?. Artikel ini akan menganalisis Revolusi Hijau dan dampaknya bagi pertanian Indonesia.
Pembahasan
Pertanian dan politik tidak bisa dipisahkan, layaknya dua keping mata uang yang berdampingan. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam perjalanan pertanian Indonesia banyak dipengaruhi oleh Politik, terutama sejak masa peralihan Orde Lama menuju Orde Baru. Di lain sisi Reformasi menempati tempatnya tersendiri dalam polemik pertanian Indonesia. Sebelum Jauh membahas bagaimana Revolusi Hijau itu terwujud, pada bagian pertama penulis mencoba melihat posisi Indonesia dalam kontestasi global pasca perang dunia 1 dan 2, bagian ini akan memberi sudut pandang lebih berkaitan dengan campur tangan negara asing dalam intervensi kebijakan Orde Baru, sang empu makhluk bernama Revolusi Hijau.
Bagian kedua, penulis akan memaparkan Revolusi Hijau sebagai bagian integral konsep ekonomi Orde Baru. Pada bagian ini pula akan dipaparkan cara kerja dari Revolusi Hijau di bagian ketiga tulisan ini akan dipaparkan dampak revolusi hijau bagi pertanian Indonesia. Kebijakan yang menjadi titik awal kemunduran dan ketergantungan pertanian Indonesia. Bagian terakhir pembahasan tulisan ini akan menjelaskan problematika terkini pertanian Indonesia pasca Revolusi Hijau. Termasuk pemaparkan bagaimana pertanian vis a vis dengan pertambangan yang menjadi primadona pemerintah pasca reformasi.
Perang Dingin dan Pengaruhnya di Indonesia
Pasca perang dunia, negara-negara yang terlibat di dalamnya mengalami resesi ekonomi akibat biaya perang yang sangat mahal. Hal ini kemudian mengilhami terjadinya konsolidasi sebagai bagian dari pemulihan ekonomi. Hasyim Wahid menjelaskan bahwa pasca perang dunia blok-blok negara imprealis mulai terlihat, yaitu imprealis-komunis (Sovyet), Imprealis-kapitalis (AS dan Inggris), Imprealisrasis (Jerman), dan Impreali-totaliter (Jepang).[3] Tentu blok-blok yang terbentuk berisikan negara adidaya yang memiliki latarbelakang ideologi tertentu. Perang perebutan wilayah telah berganti menjadi perang ideologi atau yang biasa dikenal dengan perang dingin.
Pasca kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh Sukarno seorang nasionalis-progresif yang dicap oleh Amerika sebagai “berorientasi peking”. Kepemimpinan Sukarno sebagai Presiden didukung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan Partai Komunis terbesar ketiga setelah Soviet dan China. Hal ini membuat Amerika Serikat gerang kepala bukan main. pasalnya kelompok kiri memiliki kekuatan politik penting dalam menacapkan pengaruhnya terhadap Masyarakat dan identitas nasional di Asia Tenggara. Sikap nonkoperatif yang ditunjukan oleh Sukarno dalam forum-forum internasional juga menjadi hal lain yang membuat AS merasa kehilangan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia.
Pada tahun 1967, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengatakan bahwa Indonesia adalah “hadiah terbesar (the greatest prize)” di wilayah Asia Tenggara.[4] Tentu hal yang pertama perlu dilakukan untuk “mengambil” hadiah terbesar tersebut adalah menguasai ideologi pemerintahannya. Dimulailah skema kudeta Sukarno melalui peristiwa 1965 dengan komunisme sebagai kambing Hitam. [5] di bidang Pendidikan, AS memberikan beasiswa kepada banyak para mahasiswa Indonesia untuk belajar sistem ekonomi Amerika. Nama-nama kondang seperti Sumitro Djojohadikusiuno yang tak lain adalah simpatisan PSI (Partai Sosialis Indonesi) mendapat beasiswa di Universitas Berekley lewat lembaga macam Ford Foundation. Di kemudian hari Sumitro Djojohadikusiuno menjadi dekan ekonomi UI, plopor ideologi ekonomi kapitalistik Barat.
Di bidang politik, AS memotori berdirinya PBB dan banyak organisasi dunia, tentu dengan tujuan penyebarluasan ideologi dan ekspansi ekonomi. Sebut saja pendirian GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang mengatur perdagangan dunia agar sesuai dengan kepentingan Kapitalis. Sementara itu, penerapan develompmentalisme sebagai kebijakan bagi negara-negara berkembang membuat kesempatan lebar bagi perusahan besar kapitalis mengembangkan usahanya di Negara berkembang seperti Indonesia secara bebas. Di titik inilah muncul MNC (Multi Corporatin Nation) dan TNC (Trans-Nasional Corporation).
Jatuhnya Sukarno menandai dimulainya babak baru perekonomian Indonesia. Kehendak memperbaiki nasib bangsa yang dilakukan oleh Orde Baru mengalami apa yang disebut oleh Li sebagai posisi kontradiktif. Satu sisi penggencaran proses-proses kapitalis dengan harapan mampu mensejahterakan masyarakat, justru membawa hal negarif berkepanjangan, Salah satunya adalah Revolusi Hijau, program andalan Suharto.
Revolusi Hijau: Kebijakan Ekonomi Orde Baru Sektor Pertanian
Orde Baru dengan sokongan Amerika Serikat mulai merubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat. Ideologi ekonomi kapital menjadi satu hal yang tidak terlepaskan dalam proses bernegara. “pembangunan” yang menjadi konsesntrasi Orde Baru menyasar hampir seluruh sektor, termasuk pertanian. Budaya agraris yang telah lama melekat dalam masyarakat Indonesia perlahan disandarkan dengan kemajuan teknologi. Tentu dengan tujuan mendapat kapital berupa devisa negara. Syatori dalam diskusi dan bedah film “Silat Tani” menjelaskan: “Ini (Pertanian) akan menjadi sektor utama untuk menopang pembangunan nasional, artinya akan menjadi tumpuan, harapan, landasan, sektor ekonomi nasional. Argumentasinya apa? Karena pertanian saat menjadi kekuatan utama penghasil devisa negara”[6]
Seperti telah dipaparkan di atas, ideologi pembangungan yang berkiblat ke Barat mensyaratkan mesin dalam ke keterlibatanya di setiap lini. Penggunaan mesin dalam proses produksi adalah salah satu tanda dari perkembangan kapital.[7] Hal ini yang kemudian menjadikan Orde Baru membuat program Revolusi Hijau sebagai dorongan dalam produksi pangan. Program ini dimulai di Indonesia pada tahun 1970an, terinspirasi dari revolusi hijau yang terjadi di Meksiko berkat penemuan pupuk kimian dan irigasi modern Norman Borlaug. Pada gilirannya revolusi hijau diterapkan Khusunya Asia sebagai jawaban atas krisis pangan.
Dalam pengertian normatifnya, revolusi hijau adalah program modernisasi pertanian guna mendorong produksi pangan. Syatori menambahkan:
“…diubah menjadi komoditas dan barang industri.menjadi penghasil devisa Negara, menjadi industry pertanian, menjadi bahan dagangan maka diciptakanlah Bulog, diciptakanlah KUD, diciptakanlah lembaga-lembaga Negra yang diciptakan untuk mengontrol program-program ini. yang dulunya mengontrol adalah kelompok petani yang menentukan petani sendiri. Munculah kelompok-kelompok bikinan negara ini. mengontrol ya semuanya mulai dari produksi sampai distribusi”
Menilik kembali pembahasan pertama dalam tulisan ini, kapitalisme sebagai ideologi ekonomi Amerika Serikat jelas-jelas diadobsi oleh Indonesia lewat pemerintahan Suharto. Sistem kapitalisme termanifestasikan kedalam watak developmentalism Orde Baru, percepatan pembangun di segala sektor. Syatori menegaskan “Khasnya pembangunan dan kemudian dikatakan revolusi adalah percepatan, akselerasi bagaimana sektor pertanian betul betul menjadi penghasilan program pemerintah, program nasional”.
Cara kerja revolusi hijau di Indonesia adalah perubahan besar besaran dari mulai paradigmatik sampai dengan praktik pembangunan. Perubahan budaya pertanian sebagai nilai guna bagi kehidupan, menyimpanya di lumbung-lumbung padi diubah menjadi nilai lebih. Dalam kata lain pergeseran paradigma terjadi dari sustainable menuju komoditas dengan tujuan akhir nilai lebih. Hal ini cukup menggiurkan bagi Orde Baru melihat Indonesia sebagai Negara agraris memiliki Luas daratan sekitar 191,09 juta Ha, dan sebesar 95,90 juta ha (50,19%) memiliki potensi untuk digunakan sebagai pertanian. lahan yang tersedia untuk pertanian seluas 34,58 juta ha. Lahan pertanian yang sangat luas tersebut tersebar di 67.439 desa.[8]
[1] Tania li. 2021. “The Will To Improve”. Jakarta: Marjin Kiri
[2] Retno Sulistyaningsih, “REFORMA AGRARIA DI INDONESIA,” Perspektif 26, no. 1 (January 30, 2021): 57, https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753.
[3] Lebih lengkapnya silakan baca “Wahid Hasyim: Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia”
[4] D Ransom. 2006. “Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia”. Jakarta: KAU.
[5] Keterlibatan AS dalam peristiwa 30 September 1965 bisa ditelusuri melalui banyak tulisan seperti: Wijaya Herlambang “Kekerasan Budaya Pasca 65”, David Ransom “Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia”
[6] Artikel ini banyak mengacu pada diskusi dan bedah film “Silat Tani” oleh Salam Institute sebagai syarat tulisan
[7] Lebih jelas silakan baca Capital Volume 1 Critique of Political Economy by Karl Marx
[8] Ferdi Gultom and Sugeng Harianto, “Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani,” TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial 4, no. 2 (September 9, 2021): 145–54, https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12579.
