Dampak Revolusi Hijau Bagi Petani Indonesia
Teknologi mulai meramba pertanian Indonesia akibat program revolusi hijau, Penggunaan hewan sebagai garapan sawah digantikan dengan tractor. Di titik ini pertanian Indonesia mengalami kondisi krisis berkepanjangan dan merugikan pertani, Syatori menyebutkan: “carut marutnya dunia pertanian kita karena makhluk yang Bernama revolusi hijau”. Dalam hal ini penulis menganalisis dan membagi dampak revolusi hijau bagi pertanian Indonesia kedalam tiga bagian. asas yang kemudian melatarbelakanginya adalah ketergantungan pertanian Indonesia terhadap program simalakama ini
Pertama, ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Pemerintah Orde Baru mengintervensi sistem produksi pertanian Indonesia, mengganti pupuk organik yang dirasa tidak produktif dengan pupuk kimia dengan tujuan mampu memenuhi target produksi. Ketergantungan ini tentu disebabkan penggunaan pupuk kimia yang kemudian merusak senyawa dalam tanah itu sendiri. Syatori menjelaskan: “…Sistem produksinya diubah, bibitnya diganti jangan bibit yang bisa tumbuhnya sekali setahun”. hal ini menjadi sifat dari revolusi hijau yang bisa memproduksi sampai 3 kali dalam setahun dengan menggunakan Pupuk Kimia.
Kedua, kesenjangan sosial petani. Pembentukan kelompok tani yang menjadi kaki tangan Orde Baru pada gilirannya menyebabkan kesenjangan antara petani yang memiliki lahan luas dengan yang tidak. modernisasi pertanian ternyata menyebabkan para petani kaya semakin kaya, dan petani miskin semakin miskin.[1] Revolusi hijau yang mewujud dalam bentuk bantuan di awal memang merata namun pada akhirnya hanya kelompok tani elit yang dibentuk Orde Baru yang mendapatkanya. Syatori menjelaskan: “Realitasnya tadi (pemerintah membentuk kelompok tani) kelompok tani jadi kelompok elit. Karena untuk mengakses bantuan harusnya harus punya sekian hektar jadi petani kecil akan tersingkir”.
Ketiga, krisis air. Penggunaan irigasi modern yang dibuat dalam rangka suksesi revolusi hijau nyatanya dikooptasi oleh sebagian kecil petani kaya yang memiliki lahan luas. Tidak meratanya kepemilikan tanah menjadi faktor utama krisis atau kebergantungan air kepada irigasi. Di samping tiga permasalahan atau dampak dari revolusi hijau yang terjadi, terdapat hal yang paling fundamental dalam pertanian yaitu kesesuaian tanaman dengan lahan di daerah tertentu. Untuk menjelaskan ini lebih lanjut penulis kemudian mengambil contoh kasus di Dataran Tinggi Serampas Taman Nasional Kerinci Seblat.
Masyarakat dataran tinggi umumnya memiliki budaya agraris yang telah terjalin sejak lama. Aktivitas pertanian ini mampu memenuhi kebutuhan yang cukup untuk sehari-hari bahkan hasil panen yang lebih disimpan dalam lumbung-lumbung persediaan bahan makanan. Praktik seperti ini adalah hal yang dilakukan oleh masyarakat Dataran Tinggi Serampas dengan budidaya padi ladang. Namun akibat revolusi hijau Kampanye intensikasi penggunaan “bibit unggul” dan asupan kimia untuk mengatasi kerawanan pangan telah ditebarkan ke berbagai penjuru, ke tempat paling terpencil sekalipun.[2] Budaya pertanian lokal tergantikan, belum lagi permasalahan makelar yang merusak harga. Lagi-lagi disebabkan oleh revolusi hijau.
Problematika Terkini Pertanian Indonesia Pasca Revolusi Hijau
Kondisi pertanian hari ini mengalami problematika yang rumit, efek domino dari revolusi hijau terasa hingga saat ini. dalam menjelaskan problem pertanian Indonesia hari ini, penulis membaginya menjadi dua: Internal dan Eksternal. Hal ini dimaksudkan membagi permasalahan dalam satu ruang lingkup aktor, bukan teknifikasi masalah sebagaimana yang disebutkan oleh Li.[3] Pemasalahan internal meliputi harga produksi dan harga komoditas. Pada tahapan produksi petani kesulitan mendapatkan pupuk yang sesuai, hal ini dikarenakan sektor pertanian tidak lagi menjadi primadona bagi negara. hal ini terjadi di Desa Rejosari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.[4]
Selain tahapan produksi, petani juga mengalami permasalahan pada tahap distribusi. Harga komoditas menjadi simalaka tersendiri bagi petani selaku produsen dan pembeli selaku konsumen.[5] Syatori menjelaskan: “ simalakamanya tadi sudah disampaikan. kalo harganya mahal yang menjerit konsumen, kalo harganya murah ya pasti petani yang akan tertekan. Lalu masalahnya dimana? Tadi muncul, maslahnya ditengah tadi. Rantai pasoknya, rantai distribusinya yang terlalu Panjang”. Calo atau makelar menjadi perhatian tersendiri dalam perananya mendistribusikan hasil panen. Permainan harga tak jarang dilakukan, baik itu oleh pemerintah maupun non pemerintah.
Salah satu solusi dari permasalahan intenal berkaitan dengan distribusi adalah memotong rantai distribusi atau calo. Prosesnya meliputi pencarian aktor, indentifikasi kemudian pemutusan rantai. Bentuknya yaitu koprasi dengan mendekatkan petani dan konsumen. Pada tahapan ini semestinya pemerintah melakukan upaya serius dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan distribusi hasil pangan. Namun dalam praktiknya acapkali pemerintah melakukan impor pangan yang jelas-jelas menghancurkan harga pangan nasional.
Permasalahan ekternal meliputi alih fungsi lahan pertani menjadi lahan tambang ataupun Infrastruktur. Lahan produktif berubah menjadi tambang dan pabrik, permasalahan ini menjadi mata rantai kerusakan yang terus menerus. Petani tidak hanya kehilangan lahannya, melainkan kehidupanya, sumberdaya, budaya, maupun sosial. di tahap ini terjadi apa yang Marx sebut sebagai akumulasi primitif.[6] Para petani kemudian mencari kehidupan lain yang pada gilirannya menjadi buruh-buruh murah pabrik.
Sektor pertanian tidak lagi menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Pertanian tergantikan oleh pertambangan yang dirasa lebih menguntungkan pendapatan negara. Tak jarang pemerintah rela mengorbankan lahan pertanian untuk digantikan dengan pabrik-pabrik atau tambang. Ini menjadi problem serius pertanian Indonesia di bawah ancaman tambang yang kapan saja. Syatori menjelaskan: “PSN, pembangunan, tambang yang menjadi andalan sekarang. Pertanian bukan lagi menjadi sektor utama pembangunan nasional…. Tambang lebih cepat negara mendapatkan penghasilkan daripada mengandalkan pertanian” hal menjadi permasalahan utama bagi kehidupan petani.
Kesimpulan
Sistem ekonomi kapitalisme yang mewujud dalam “pembangunan” Orde Baru banyak merugikan rakyat melalui berbagai kebijakannya. Orientasi terhadap nilai lebih daripada nilai guna pada gilirannya menjadikan masyarakat Indonesia terutama pertanian tercerabut dari akar sejarah budaya agraris. Revolusi hijau adalah salah satu programnya yang mendorong produksi lebih sektor pertanian demi keuntungan devisa negara. Dalam melaksanakan revolusi hijau, pemerintah menyerukan pengggantian pupuk organik dengan pupuk kimia, pembuatan irigasi modern, dan penggunaan teknologi dalam produksi.
Dampak yang ditimbulkan pasca revolusi hijau masih terasa hingga kini, terutama perihal pupuk dan kesuburan tanah. penggunaan pupuk kimia nyatanya membuat tanah perlahan-lahan hilang produktifitasnya. Memang pada awalnya revolusi hijau mampu mendorong hasil panen yang lebih, namun efek domino yang ditimbulkan begitu Panjang hingga hari ini. di satu sisi ketimpangan terjadi, kepemilikan lahan yang tidak dibatasi pada akhirnya menimbulkan ketimpangan akibat air yang tak merata terutama bagi petani kecil.
Problematika pertanian Indonesia setidaknya terbagi kedalam dua hal: internal dan eksternal. Proses produksi dan distribusi mewarisi sistem revolusi hijau dimana ketergantungan akan pupuk dan maraknya praktik calo menjadi tantangan internal pertanian Indonesia. Peralihan prioritas pemerintah dari pertanian ke pertambangan menjadi problem eksternal tersendiri. Ancaman nyata dari dibukanya pintu investasi asing di bidang pertambangan menjadikan pertanian mulai tersisihkan. Tak jarang konflik berkepanjangan terjadi. Hal ini menjadi masalah tersendiri tidak hanya bagi pertanian lebih dari itu petani terancam kehidupanya.
Daftar
Ferdi Gultom and Sugeng Harianto, 2021 “Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani,” TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial 4, no. 2
Hasyim, Wahid. 1999. Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia
Harsiadi. 2013“Budidaya Padi Ladang di Tengah Perubahan: Studi Kasus Dataran Tinggi Serampas Taman Nasional Kerinci Seblat” Wacana: Jurnal Transformasi Sosial. no. 29.
Herlambang, Wijaya 2013 “Kekerasan Budaya Pasca 65”,
Li, Tania. 2021. The Will To Improve
Marx, Karl. 1976. Capital Volume 1 Critique of Political Economy
Ransom. 2006. Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia
Sulistyaningsih, Retno. 2021 “REFORMA AGRARIA DI INDONESIA” Perspektif 26, no. 1
[1] Ferdi Gultom and Sugeng Harianto, “Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani,” TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial 4, no. 2 (September 9, 2021): 145–54, https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12579.
[2] Harsiadi “Budidaya Padi Ladang di Tengah Perubahan: Studi Kasus Dataran Tinggi Serampas Taman Nasional Kerinci Seblat” Wacana: Jurnal Transformasi Sosial. no. 29. 2013
[3] Lihat Tania li. 2021. “The Will To Improve”. Jakarta: Marjin Kiri
[4] Lebih lanjut lihat Yusuf, R. A. (2018). Pengorganisasian kelompok petani organik dalam upaya mengurangi ketergantungan Pupuk Kimia di Desa Rejosari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. UIN Sunan Ampel Surabaya.
[5] Penyebutan komoditas mengacu pada pergeseran hasil pertanian dari nilai guna menjadi nilai lebih. Suatu nilai lebih bisa didapatkan dari rumus berikut: kapital (C) sebagai C = c + v; dimana c adalah konstan kapital yang terdiri dari mesin-mesin, perlengkapan, dan bahan mentah; v adalah variabel kapital atau gaji buruh. Akumulasi dari keseluruhan dengan pengambilan keuntungan dari kerja kerja yang tak dibayar atau kapital variable menghasilkan nilai lebih atau kapital
[6] Lihat Marx, Das Kapital Vol 1
